" SAMMA CITTO YANG KUKAGUMI EPISODE 5 (PERTENTANGAN BIKKHU ASHIN JINARAKKHITTA DENGAN BIKKHU GIRIRAKHITTO) "
oleh Mudita Dewi pada 10 September 2010 jam 19:08
Menurut Papa,pertentangan Bikkhu Ashin Jinarakhitta dgn Bikkhu Girirakhitto berawal dari larangan Bikkhu Ashin Jinarakhitta terhadap Bikkhu Girirakhitto untuk tidak mencampuri politik praktis,tetapi Bikkhu Girirakhitto berpandangan lain,politik praktis perlu diikuti untuk memajukan Agama Buddha. Masing-masing memiliki argumen dan kebenarannya sendiri.
Kedua tokoh ini pun akhirnya berseberangan dalam memperjuangkan perkembangan agama Buddha.Bikkhu Girirakhitto dimanfaatkan oleh rezim pemerintahan Soeharto dalam mengontrol umat Buddha dengan WALUBInya,tercatat Bikkhu Girirakhitto adalah ketua WALUBI yang pertama.Saat itu segala lini kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara akan dipantau oleh rezim pemerintahan Soeharto melalui organisasi binaannya,umat Buddha dipantau terus oleh organisasi WALUBI sedangkan orang Tionghoa secara keseluruhan dipantau melalui organisasi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa atau disingkat BAKOM PKB.
Bikkhu Girirakhitto terus bermain di dalam politik praktis,dia juga tercatat sebagai anggota MPR RI,satu-satunya bikkhu yang mencampuri urusan pemerintahan.
Di luar dari urusan mana yang benar dan mana yang salah,tercatat kedua tokoh ini adalah tokoh yang harus diacungkan jempol dalam memajukan Buddha Sasana di negara Indonesia tercinta.
WALUBI yang di rezim pemerintahan Soeharto digunakan sebagai organisasi pemantau umat Buddha,sebenarnya di dalam pemerintahan Presiden yang lain sudah tidak begitu bergigi lagi,tetapi tetap saja WALUBI masih diakui secara resmi sebagai perwalian umat Buddha,hal inilah yang sangat menarik seorang pengusaha untuk memakai kenderaan politik WALUBI dalam mendekatkan diri dengan pemerintah untuk melebarkan sayap usahanya.
Selanjutnya WALUBI pun diketuai oleh seorang Pengusaha bukan lagi seorang Agamawan.Di sini terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara Ketua WALUBI yg bisa berdekatan dgn pemerintah dan pemerintah yg bisa menghemat biaya mengontrol umat Buddha dgn adanya WALUBI.
Dirjen Agama Buddha sebenarnya sangat mengetahui kondisi ini bahwa WALUBI sebenarnya bukanlah intrepretasi umat Buddha Indonesia secara keseluruhan tetapi hanyalah bagian kecil dari organisasi yang mewakili umat Buddha bahkan terlampau kecil. Sehingga Dirjen di dalam pembinaan umatnya tidak seluruhnya mengharapkan bantuan dan informasi WALUBI tetapi terjun sendiri di dalam mengayomi umat Buddha yang sudah terpecah beraneka warna!
Menurut Papa,pertentangan Bikkhu Ashin Jinarakhitta dgn Bikkhu Girirakhitto berawal dari larangan Bikkhu Ashin Jinarakhitta terhadap Bikkhu Girirakhitto untuk tidak mencampuri politik praktis,tetapi Bikkhu Girirakhitto berpandangan lain,politik praktis perlu diikuti untuk memajukan Agama Buddha. Masing-masing memiliki argumen dan kebenarannya sendiri.
Kedua tokoh ini pun akhirnya berseberangan dalam memperjuangkan perkembangan agama Buddha.Bikkhu Girirakhitto dimanfaatkan oleh rezim pemerintahan Soeharto dalam mengontrol umat Buddha dengan WALUBInya,tercatat Bikkhu Girirakhitto adalah ketua WALUBI yang pertama.Saat itu segala lini kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara akan dipantau oleh rezim pemerintahan Soeharto melalui organisasi binaannya,umat Buddha dipantau terus oleh organisasi WALUBI sedangkan orang Tionghoa secara keseluruhan dipantau melalui organisasi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa atau disingkat BAKOM PKB.
Bikkhu Girirakhitto terus bermain di dalam politik praktis,dia juga tercatat sebagai anggota MPR RI,satu-satunya bikkhu yang mencampuri urusan pemerintahan.
Di luar dari urusan mana yang benar dan mana yang salah,tercatat kedua tokoh ini adalah tokoh yang harus diacungkan jempol dalam memajukan Buddha Sasana di negara Indonesia tercinta.
WALUBI yang di rezim pemerintahan Soeharto digunakan sebagai organisasi pemantau umat Buddha,sebenarnya di dalam pemerintahan Presiden yang lain sudah tidak begitu bergigi lagi,tetapi tetap saja WALUBI masih diakui secara resmi sebagai perwalian umat Buddha,hal inilah yang sangat menarik seorang pengusaha untuk memakai kenderaan politik WALUBI dalam mendekatkan diri dengan pemerintah untuk melebarkan sayap usahanya.
Selanjutnya WALUBI pun diketuai oleh seorang Pengusaha bukan lagi seorang Agamawan.Di sini terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara Ketua WALUBI yg bisa berdekatan dgn pemerintah dan pemerintah yg bisa menghemat biaya mengontrol umat Buddha dgn adanya WALUBI.
Dirjen Agama Buddha sebenarnya sangat mengetahui kondisi ini bahwa WALUBI sebenarnya bukanlah intrepretasi umat Buddha Indonesia secara keseluruhan tetapi hanyalah bagian kecil dari organisasi yang mewakili umat Buddha bahkan terlampau kecil. Sehingga Dirjen di dalam pembinaan umatnya tidak seluruhnya mengharapkan bantuan dan informasi WALUBI tetapi terjun sendiri di dalam mengayomi umat Buddha yang sudah terpecah beraneka warna!
Komentar