Abraham Samad: Pejabat Masih Kurang Mengerti Gratifikasi
Samad dkk Kena Hukum Karma kl kerja tdk TUNTAS contoh Fakta: Kasus Bank Century di Suntik Dana 6,7 Trilyun dan 12.5 Trilyunan saat ini Hasilnya NIHIL Uangnya Kemana? KPK selalu kerja tdk Tuntas-Hambalang tdk Tuntas nurut Nazaruddin si Gibas Terima Uang Jutaan Dolar AS tp tdk di Sidik dst..Mad ente hrs Tanggung Akibat msk KANDANG KAMBING Hihihihihi...Samad dkk mau buka WARTEG di Makasar apa Bener Mad?
.jpg)
on 16 Des 2014 at 17:13 WIB
Menurut Abraham, KPK menduga Yasin menerima uang senilai Rp
3 miliar sebelum operasi tangkap tangan (OTT), Jakarta, Kamis (8/5/2014)
(Liputan6.com/Faisal R Syam).
Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Abraham
Samad mendatangi Kantor Kementerian Luar Negeri
untuk menandatangani Pakta Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Kemlu.
Dalam pidatonya dia secara khusus menyoroti soal gratifikasi.
Menurut Abraham Samad, masalah gratifikasi harus menjadi sesuatu yang ditangani secara serius. Namun, diakuinya gratifikasi masih belum dimengerti secara baik.
"Gratifikasi masih kurang dimengerti dan kita harus memahami hal itu lebih tepat," sebut dia di Kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Bahkan, lanjut dia, gratikasi bisa disebut masih abu-abu. Semua pejabat pemerintah serta diplomat pun diminta berhati-hati karena salah pengertian suatu pemberian dapat dikategorikan gratifikasi yang bisa dipidanakan.
"Contohnya seperti ini, jika diplomat dan duta besar yang ingin berpergian mungkin saja travel ingin memberikan diskon lebih karena tahu dia diplomat. Tetapi jika pemberian diskon tidak sesuai persen itu sudah masuk gratifikasi," sebut dia.
Bukan hanya memberi contoh, Abraham Samad juga menyampaikan solusi bagaimana suatu pemberian tidak dikategorikan gratifikasi.
"UU kita masih membuka ruang untuk memberikan keluasan dan pemahaman. Di UU dalam tempo 30 hari kita bisa laporkan pemberian yang diberikan kepada kita," tandasAbraham Samad.
Menurut Abraham Samad, masalah gratifikasi harus menjadi sesuatu yang ditangani secara serius. Namun, diakuinya gratifikasi masih belum dimengerti secara baik.
"Gratifikasi masih kurang dimengerti dan kita harus memahami hal itu lebih tepat," sebut dia di Kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Bahkan, lanjut dia, gratikasi bisa disebut masih abu-abu. Semua pejabat pemerintah serta diplomat pun diminta berhati-hati karena salah pengertian suatu pemberian dapat dikategorikan gratifikasi yang bisa dipidanakan.
"Contohnya seperti ini, jika diplomat dan duta besar yang ingin berpergian mungkin saja travel ingin memberikan diskon lebih karena tahu dia diplomat. Tetapi jika pemberian diskon tidak sesuai persen itu sudah masuk gratifikasi," sebut dia.
Bukan hanya memberi contoh, Abraham Samad juga menyampaikan solusi bagaimana suatu pemberian tidak dikategorikan gratifikasi.
"UU kita masih membuka ruang untuk memberikan keluasan dan pemahaman. Di UU dalam tempo 30 hari kita bisa laporkan pemberian yang diberikan kepada kita," tandasAbraham Samad.
Komentar